Diskominfo Gelar FGD, Bahas Integrasi Layanan Publik

BALIKPAPAN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait integrasi layanan publik, Kamis (18/8/2022) di Ruang Rapat I Balaikota Balikpapan. Ini diharapkan bisa menjadi wadah agar rencana inovasi untuk masyarakat tidak hanya satu arah.

Para peserta diharapkan bisa memberikan masukan dan dukungan, yang selanjutnya bisa membantu Diskominfo dalam penyebaran informasi di masyarakat. "Peserta ini dari beberapa pihak terkait, seperti media, perguruan tinggi, komunitas, LPM, serta OPD sebagai pemilik layanan," ungkap Kepala Diskominfo Kota Balikpapan, Adamin Siregar. 

Adamin menerangkan, ada beberapa tahapan. Pertama melakukan inventarisasi aplikasi yang ada di Pemerintahan Kota Balikpapan. Dari situ akan dilaksanakan rencana prioritas. "Kita coba bagi, yang pertama apa yang harus kita inventarisasi. Sampai tahapan ke tiga paling tidak, satu dua tahun ke depan. Semua layanan bisa jadi satu kesatuan," ungkapnya. 

Tak hanya layanan, inovasi ini juga diharapkan juga berisi informasi pembangunan kota dan aduan publik. Semua ada dalam satu aplikasi. Satu genggaman, apapun terkait informasi layanan pemerintah. 

Inovasi ini akan menjadi pintu satu-satunya untuk masuk guna mendapatkan layanan dan informasi tentang kepemerintahan, khususnya Pemerintah Kota. 

Dari para peserta FGD, ada perwakilan masyarakat atau LPM. Masukan yang diterima diantaranya tentang fakta lapangan kondisi masyarakat yang memerlukan literasi digital. Atau sosialisasi kepada masyarakat. 

"Juga perlunya komunikasi yang gencar terkait rencana ini. Paling tidak masyarakat bisa terbiasa. Kalau dilihat secara umum, sebenarnya masyarakat cepat dalam mempelajari media sosial tanpa sosialisasi atau pembelajaran. Ini karena kesederhanaan," jelas Adamin. 

Sehingga pada saatnya aplikasi layanan publik ini dioperasikan, dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat, karena sederhana dan tidak berbelit.

"Kita disini diskusi. Supaya jangan sampai sistem yang dibuat malah mendapat respon negatif dari masyarakat. Oleh karena itu kita dari awal sudah berdiskusi. Karena nanti konsep yang ada akan diimplementasikan dalam bentuk layanan nyata," terangnya. 

Untuk jangka pendek, paling tidak sudah ada konsep desain. Sekira 2 tahun ke depan kemungkinan semuanya bisa dilaksanakan. "Arahnya pada sebuah aplikasi yang bisa mengakomodir semua layanan di pemerintah kota Balikpapan," ujarnya. 

Hal yang tak kalah penting dan juga menjadi masukan adalah terkait keamanan data. "Juga diharapkan dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, jangan sampai ada pencurian data atau kecolongan. Ini jadi PR kita juga, karena keamanan ini berkaitan dengan kepercayaan atau trust masyarakat," pungkasnya. (diskominfo/cha/mgm)